GJL Dorong Pemkot Tomohon Susun APBD 2027 Secara Realistis, Biar Program Pembangunan Tepat Sasaran dan Bermanfaat bagi Warga

KLIKNARASI.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan anggaran perlu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah, khususnya potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar belanja pemerintah tidak melampaui kapasitas pendapatan.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tomohon yang juga Anggota Komisi II, Gerard Jonas Lapian, S.E., M.A.P., di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Tomohon itu berlangsung di Metland Maroon Hotel, Kakaskasen, Tomohon, Jumat (23/11/2026).

Gerard menegaskan, pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan dan rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak menimbulkan persoalan, termasuk risiko sanksi akibat ketidaksesuaian dengan aturan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami kewenangan terkait dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurutnya, pemerintah daerah berada pada posisi mengusulkan kebutuhan anggaran, sedangkan keputusan akhir mengenai alokasi maupun pemotongan anggaran merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Selain persoalan dana transfer, Gerard meminta Pemkot Tomohon mengubah pola penyusunan anggaran. Dirinya menilai perencanaan belanja seharusnya disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang realistis, bukan sebaliknya, yakni menetapkan rencana belanja terlebih dahulu kemudian memaksakan target PAD untuk menutup kebutuhan tersebut.

“Memaksakan belanja tanpa proyeksi pendapatan yang realistis dinilai berisiko memicu masalah keuangan daerah di kemudian hari, sehingga APBD 2027 harus disusun secara realistis dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas politisi Golkar Tomohon itu.

Menurut GJL sapaan akrabnya, kehati-hatian dalam menyusun APBD menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki perencanaan keuangan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhitungkan kemampuan PAD serta memperhatikan kepastian dana transfer, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Golkar berharap penyusunan APBD Induk 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi juga memastikan setiap program memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tomohon.(red)