Caroll-Sendy Perkuat Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Dekatkan Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat Tomohon

KLIKNARASI.ID – Pemerintah Kota Tomohon mulai mematangkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Wise Tomohon, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini jadi tahapan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.FGD tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., yang hadir bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kevin Karwur, S.H., serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon Martin Harefa, S.H.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk mengatakan FGD tersebut bertujuan membangun kesamaan pemahaman, menghimpun masukan, dan menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar menjadi landasan yang jelas serta dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Menurutnya, pemerintahan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, penyusunan program, dan penggunaan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta memastikan keterlibatan warga dalam proses pembangunan.

Dalam konteks tersebut, LKK memiliki posisi strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan warga, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wali Kota Caroll menegaskan, keberadaan LKK tak hanya sekadar menjadi struktur organisasi atau memenuhi kebutuhan administrasi. Setiap lembaga harus mampu menjalankan fungsi dan karakteristiknya secara optimal serta bekerja secara sinergis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menyebut, terdapat empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperwali tersebut. Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, mekanisme pembentukan, serta hubungan kerja setiap lembaga.Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kemampuan pengurus. Ketiga, sinergi dan koordinasi antara LKK, lurah, camat, dan perangkat daerah terkait. Keempat, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga.

Wali Kota Tomohon dua periode ini juga meminta agar rancangan peraturan tersebut tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi realistis dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Karena itu, masukan dari Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara diharapkan memperkuat ketepatan rumusan norma, kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi, serta kepastian pelaksanaannya.

Caroll Senduk pun meminta tim penyusun bersama perangkat daerah dan pihak terkait, menindaklanjuti seluruh masukan FGD secara cermat.

“Setiap pasal dan mekanisme yang diatur harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di tingkat kelurahan sehingga tidak menghasilkan regulasi yang hanya baik di atas kertas,” kata CS sapaan akrabnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O.D.S. Mandagi, M.A.P., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H., serta peserta dari utusan kelurahan dan tokoh masyarakat.

Lewat penyusunan Ranperwali ini, Pemkot Tomohon berharap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat semakin kuat, profesional, dan berdaya guna.

Dengan demikian, pembangunan di Kota Tomohon diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat melalui prinsip pelayanan, partisipasi, dan gotong royong.(red)