Tomohon

Sosialisasikan Pedoman Penyusunan APBD 2027, Caroll Senduk Ingatkan Perangkat Daerah Utamakan Prioritas Pembangunan

KLIKNARASI ID – Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang terarah, disiplin, sesuai regulasi, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Metland Marron Hotel Tomohon, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat datang kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP., M.Ak., CGAA, yang menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Seksi Wilayah IVA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Wali Kota Caroll mengatakan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunannya mengacu pada amanat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses penyusunan APBD setiap tahun.

Menurutnya, Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman penting bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun anggaran agar kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta prioritas pembangunan Kota Tomohon.

“Saat ini kita berada pada tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kehadiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 adalah kompas bagi kita, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga sebagai landasan agar penyusunan APBD dilakukan secara terarah, terpadu, dan disiplin, dengan tetap menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Caroll.

Ia kemudian menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam penyusunan APBD 2027.Pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan.

Seluruh program yang diusulkan harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD Tahun 2027, serta tercermin secara konsisten dalam KUA-PPAS hingga RKA-SKPD.

Caroll Senduk juga mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran. Setiap perangkat daerah juga diminta menyelaraskan program dan kegiatan dengan Program Strategis Nasional sehingga pelaksanaan pembangunan memiliki arah yang jelas dan terukur.

Kedua, penganggaran harus berorientasi pada kinerja, prioritas, dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, menghindari pemborosan pada kegiatan rutin administratif, serta mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial, dan penguatan ekonomi daerah.

Setiap usulan anggaran juga harus memiliki target kinerja yang terukur serta memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending secara substantif.

Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, disiplin fiskal, dan akuntabilitas penganggaran. Caroll meminta perangkat daerah memperhatikan secara teliti kesesuaian program dan subkegiatan, kode rekening, standar harga satuan, volume kebutuhan, serta sumber pendanaan.

Pengalokasian belanja harus dilakukan secara rasional dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

“Yang ingin kita capai adalah APBD yang tidak hanya baik dari sisi penyusunan dan kelengkapan administrasi, tetapi juga sehat dari sisi fiskal, tepat dalam pengalokasian, dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan, serta pada akhirnya memberikan manfaat bagi pembangunan serta masyarakat Kota Tomohon,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut secara maksimal melalui diskusi aktif bersama narasumber.

Pemahaman yang baik terhadap regulasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Djonny Runtuwene bersama pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon Dani Liuw, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *