Kliknarasi – Pemerintah Kota Tomohon menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Gladys Adriani Rumajar, S.E., M.I.Kom. saat mengikuti Exit Meeting bersama Tim BPK RI yang berlangsung di Ruang Rapat Command Center Pemerintah Kota Tomohon. Dalam kegiatan itu, Wawali didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E. serta jajaran perangkat daerah terkait.
Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah berjalan dengan baik dan profesional. Menurutnya, proses pemeriksaan tidak hanya menjadi bagian dari pengawasan administrasi, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan internal secara menyeluruh,” tegas Sendy Rumajar.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK dapat diibaratkan sebagai “rapor” bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja perangkat daerah sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tomohon diminta proaktif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Kota Tomohon yang sejak awal mendukung penuh proses pemeriksaan BPK RI. Dalam Entry Meeting sebelumnya, Wali Kota Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. menegaskan kesiapan Pemkot Tomohon untuk bersinergi dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Keseriusan Pemkot Tomohon dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah juga tercermin melalui berbagai program peningkatan kapasitas aparatur, termasuk pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang secara rutin dilaksanakan guna memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Pemerintah Kota Tomohon baru-baru ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menjadi raihan ke-13 kali secara berturut-turut. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Pemerintah Kota Tomohon menegaskan bahwa capaian WTP bukan tujuan akhir. Catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan tetap menjadi perhatian utama untuk memastikan tata kelola keuangan daerah terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.
Melalui tindak lanjut yang cepat dan terukur terhadap setiap hasil pemeriksaan, Pemkot Tomohon berharap dapat semakin memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
