Di Konsultasi Publik RDTR dan KLHS, Wali Kota Caroll Senduk Tekankan Penataan Ruang Diarahkan untuk Kepastian Investasi dan Keselamatan Warga

KLIKNARASI.ID – Pemerintah Kota Tomohon resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Timur. Tahapan awal ini ditandai dengan pelaksanaan Konsultasi Publik-1 yang dibuka langsung Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, S.H., di Grand Master Tomohon, Rabu (11/11/2026).

Penyusunan kedua dokumen strategis tersebut dilaksanakan melalui program jaminan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penataan ruang dan perencanaan pembangunan di Kota Tomohon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bank Dunia (World Bank) atas dukungan terhadap proses penataan ruang di Kota Tomohon.

Menurutnya, RDTR merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terperinci hingga tingkat blok.

Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam pemberian izin, memberikan kepastian berusaha, sekaligus menjadi pedoman pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan pembangunan.

Wali Kota Caroll juga menegaskan bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan karakteristik geografis Tomohon sebagai kota pegunungan, kota bunga, dan daerah yang hidup berdampingan dengan gunung api.

Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan kawasan, tetapi harus berjalan seiring dengan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat.

Di sinilah KLHS memiliki peran penting untuk memastikan rencana pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk mendukung penyusunan dokumen yang tepat dan sesuai kondisi lapangan, Wali Kota menyampaikan empat arahan kepada seluruh pihak yang terlibat.Pertama, seluruh kepala perangkat daerah diminta menyediakan data dan rencana sektoral secara lengkap serta terbuka kepada tim penyusun.

Kedua, para camat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan aktif menyampaikan kondisi nyata serta aspirasi warga di wilayah masing-masing.

Ketiga, kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan diimbau memberikan pandangan serta masukan objektif berdasarkan keahlian masing-masing.

Keempat, tim penyusun diminta mencatat setiap masukan dengan cermat agar dapat dipertimbangkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Melalui konsultasi publik ini, Pemkot Tomohon membuka ruang partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar penyusunan RDTR dan KLHS tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan wilayah dan masyarakat.

Dengan adanya RDTR dan KLHS untuk Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Timur, pemerintah berharap arah pembangunan semakin terencana, pemanfaatan ruang lebih terkendali, kepastian berusaha semakin jelas, serta kelestarian lingkungan dan keselamatan warga tetap menjadi perhatian utama.(red)