KLIKNARASI.ID – Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka penyampaian dan penjelasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kota Tomohon pada Senin, 27 Juli 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tomohon Johny Runtuwene, didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Jefry Polii. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tomohon yang menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Tema pembangunan Kota Tomohon tahun 2027 adalah percepatan transformasi pembangunan inklusif melalui penguatan sumber daya manusia, ekonomi daerah, dan ketahanan lingkungan. Fokus ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Pemerintah Kota Tomohon juga menetapkan delapan prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, perhatian juga diberikan pada stabilitas keamanan, ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Untuk tahun 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,80 hingga 6,25 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sekitar 4,80 hingga 5,00 persen, dan tingkat pengangguran diharapkan menurun ke kisaran 6,56 hingga 7,30 persen. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai kategori sangat tinggi.
Dalam aspek fiskal, pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, namun optimalisasi pendapatan asli daerah terus dilakukan. Belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal.
Rapat ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, termasuk Kapolres Tomohon, perwakilan Kodim 1302/Minahasa, Kejaksaan Negeri, BIN, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan anggota DPRD.
Melalui pembahasan ini, diharapkan APBD Tahun 2027 mampu menjawab tantangan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon secara merata.